Visitasi Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau

Pada kesempatan pertemuan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri dan staf memberikan penjelasan beberapa pokok-pokok fikiran tentang pelaksanaan monitoring di badan-badan publik .

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah :

a)Memantau dan melakukan evaluasi rutin pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 di Badan Publik, terutama Badan Publik Prov Kepri

b)Memetakan kepatuhan Badan Publik dalam memenuhi pelayanan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. 

c)Memetakan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik.

d)Mendapatkan hasil monitoring dan untuk selanjutnya melakukan evaluas isehingga bisa diambil langkah-langkah untuk menentukan pemeringkatan Badan Publik Provinsi dan kontribusi pemeringkatan Badan Publik ditingkat Prov Kepri dan menyediakan pemberian penghargaan. 

e)Mendapatkan peringkat transparansi dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Ruang Lingkup Kegiatan Monev

1.Obyek Monev kali ini dilakukan pada Badan Publik di ProvKepri dalam hal ini Badan Publik pemerintahan Provinsi dan lembaga-lembaga pusat yang berada di wilayah Provinsi Kepri.

Pilihan terhadap dua obyek tersebut dilandas ioleh alasan bahwa tujuan ditetapkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP antara lain untuk tujuan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Maka BP Kementerian/lembaga dan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri merupakan prioritas yang perlu dimonitoring dan dievaluasi.

Poin-poin yang akan dimonitoring dan dievaluasi meliputi: 

1.Apakah Badan Publik memiliki PPID, SOP atau peraturan internal; 

2.apkah Badan Publik memiliki laman atau situs web resmi; dan

3.apakah perlu melakukan visitasi untuk checking dan kegiatan nyata layanan informasi. Visitasi dilakukan untuk verifikasi.

2.Prosedur Kegiatan Monev, dilaksananakan dua tahap ,seperti berikut: Pertama, monev terhadap website yang dimilik iBadan Publik , untuk mengetahui sejauh mana BP telah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan dan mengumumkan informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9 UU KIP, pasal 11 Perki No 1 Tahun 2010. Instrumen yang dinilai dapat dilihat pada lampiran TOR ini yg merupakan bagian yng tak terpisahkan. Kedua, monev terhadap Badan Publik provinsi dan Kabupaten/Kota diikuti dengan visitasi ditiap-tiap BP atau SKPD setempat. 

3.pemeringkatan pemeringkatan adalah tahapan akhir dari kegiatan monev, dimana kegiatan ini BP yang memiliki prestasi dalam penyelenggaraan transparansi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diberikan peringkat. Pemeringakatan disusun berdasarkan hasil nilai/skoring.

4.skor skor penilaian menggunakan angka 0 (tidak tersedia informasi),1 (tersedia informasi,tetapi kurang lengkap), dan 2 (informasi yang tersedia lengkap). Jika kelengkapan informasi mencapai 75 % keatas, maka informasi dianggap masuk katagori lengkap.

Penjelasan diatas disampaikan oleh Ketua KIP Provinsi Kepulauan Riau bapak Arifuddin Jalil kepada ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Bapak Said Sirajuddin pada pertemuan Visitisi di Kantor Provinsi Kepulauan Riau(Ryando)

Kontak Kami

KPU Provinsi Kepulauan Riau

KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Basuki Rahmat No. 28 - 29 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Telp. +62-771-318242 Fax. +62-771318241
Email : info@kpu.kepriprov.go.id

 

IKLAN PILPRES KPU PROV KEPRI

Iklan KPU Kepulauan Riau

Jajak Pendapat
Bagaimana informasi dari website KPU Kepulauan Riau?
Bagaimana informasi dari website KPU Kepulauan Riau?
You must select at least one item to vote!