RAPAT KOORDINASI BIDANG TEKNIS REFLEKSI

RAPAT KOORDINASI BIDANG TEKNIS REFLEKSI KEGIATAN TAHUN 2016

BATAM, 2 - 4 Desember 2016

 

Rapat Koordinasi Teknis Pilkada 2016 di Kota Batam, Jumat malam (2/12) dibuka oleh Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay. Dalam pembukaannya Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU dalam mengelola tahapan pemilu dan pemilihan berupaya lebih terbuka dan transparan. KPU menggunakan berbagai aplikasi sistem informasi untuk menyampaikan hasil kerja KPU kepada publik. 

 

Selain meningkatkan keterbukaan, kata Hadar, kecakapan penyelenggara pemilu dalam mengelola tahapan juga harus terus ditingkatkan. Apalagi tantangan dan volume pekerjaan KPU pada tahun mendatang akan lebih berat. Pada tahun 2007 dan 2018, KPU akan menghadapi dua agenda besar. Pada awal tahun 2017, tepatnya 15 Februari akan digelar pemungutan suara untuk 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pertengahan tahun 2017, KPU akan disibukkan dengan tahapan awal pemilu serentak 2019. 

 

Pada Sabtu (3/12), Komisioner KPU RI Ida Budhiati memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kini tengah dibahas di DPR. Ida meminta kewajiban KPU berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan pemilu dihapuskan. Menurutnya mekanisme konsultasi sangat mengganggu kemandirian dan independensi KPU.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menegaskan salah satu elemen teknis pemilu yang harus diperbaiki adalah daerah pemilihan. Menurutnya format daerah pemilihan DPR RI yang selama ini menjadi lampiran undang-undang harus dirombak total agar lebih berkeadilan bagi pemilih dan kandidat. Sementara Indra Fahlevi mengingatkan pembuat undang-undang perlu mengantisipasi terjadinya kasus satu pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. “Konstalasi politik saat ini memberi peluang munculnya kasus calon tunggal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Itu harus diantisipasi dari sekarang. Jangan seperti pilkada, setelah kasus muncul kemudian undang-undang diubah untuk mengatasinya,” ujar Indra. 

Indra juga mengkritisi tujuan dari Rancangan Undang Undang Pemilu yang pada beberapa bagian bertentangan dengan implementasi teknisnya. Stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang menjadi tujuan RUU Penyelenggaraan Pemilu melalui sistem kepartaian yang efektif di parlemen sulit dicapai dengan format dapil berkursi 3 sampai 10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Kalau mau menginginkan sistem kepartaian yang efektif sebaiknya alokasi kursi per dapil didesain antar 3-6 kursi per dapil atau 3-7 kursi tetapi konsekuensinya jumlah dapil akan bertambah banyak,” jelasnya. 

Peserta kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Teknis Refleksi Kegiatan Tahun 2016 ini dihadiri oleh Devisi Teknis dan Kabbag/Kasubbag Teknis dari setiap KPU Provinsi dengan total 64 Peserta. 

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU dalam mengelola tahapan pemilu dan pemilihan berupaya lebih terbuka dan transparan. KPU menggunakan berbagai aplikasi sistem informasi untuk menyampaikan hasil kerja KPU kepada publik. Keterbukaan itu penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

“Untuk pilkada 2017, semua informasi yang dibutuhkan publik kita sediakan di web info pilkada,” kata Hadar Nafis Gumay pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pilkada 2016 di Kota Batam, Jumat malam (2/12). Saat ini, kata Hadar, secara bertahap informasi di dalam website info pilkada 2017 terus dilengkapi sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik seperti informasi badan adhoc, informasi tentang nota perjanjian hibah daerah atau anggaran pilkada, informasi pencalonan, informasi kampanye dan informasi sengketa pencalonan.

Selain meningkatkan keterbukaan, kata Hadar, kecakapan penyelenggara pemilu dalam mengelola tahapan juga harus terus ditingkatkan. Apalagi tantangan dan volume pekerjaan KPU pada tahun mendatang akan lebih berat. Pada tahun 2007 dan 2018, KPU akan menghadapi dua agenda besar. Pada awal tahun 2017, tepatnya 15 Februari akan digelar pemungutan suara untuk 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pertengahan tahun 2017, KPU akan disibukkan dengan tahapan awal pemilu serentak 2019.

“Pemilu serentak 2019 itu sudah pasti sehingga volume pekerjaan kita akan lebih berat. Apalagi tahun 2018 akan berhimpitan pula penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Verifikasi dan pencalonan itu merupakan tahapan krusial. Karena itu kita harus lakukan persiapkan dari sekarang, termasuk meningkatkan kecapakan penyelenggara,” ujar Hadar.

Jajaran KPU kata Hadar perlu melihat secara kritis kinerja penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dengan demikian dapat diidentifikasi kelebihan, dan kekurangan serta perbaikan yang mesti dilakukan di masa mendatang.  “Di tingkat daerah belum banyak dilakukan kegiatan-kegiatan diskusi, focus group discussion (FGD), pelatihan dan supervisi. Padahal itu sangat diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mengelola tahapan,” kata Hadar.

Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono menegaskan bahwa divisi teknis merupakan jantungnya pemilu. Karena itu pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan teknis kepemiluan harus dilaksanakan dengan cermat dan profesional. Disamping jantungnya pemilu, kegiatan teknis kepemiluan juga mengandung potensi masalah yang besar. “Makanya dalam forum evaluasi ini kita identifikasi problem yang terjadi di lapangan. Masukan dari daerah sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan tahapan ke depan,” ujarnya.

Meski KPU disibukkan dengan agenda pilkada 2015, 2017 dan dan 2018, Sigit mengingatkan agar jajaran KPU tidak mengabaikan agenda besar pemilu serentak 2019. Konstruksi regulasi pemilu 2019 akan mengalami banyak perubahan. Hal itu akan berdampak pada beban kerja KPU dalam menjabarkan regulasi pemilu yang baru tersebut ke dalam bentuk peraturan teknis untuk setiap tahapan. “Kita tidak boleh larut dengan pilkada. Jangan lupa agenda besar pemilu serentak 2019. Masalah-masalah yang berpotensi terjadi di 2019 harus kita antisipasi dari sekarang,” ujarnya.

Ditulis : Eko y

 

Kontak Kami

KPU Provinsi Kepulauan Riau

KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jl. Basuki Rahmat No. 28 - 29 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Telp. +62-771-318242 Fax. +62-771318241
Email : info@kpu.kepriprov.go.id

 

IKLAN PILPRES KPU PROV KEPRI

Iklan KPU Kepulauan Riau

Jajak Pendapat
Bagaimana informasi dari website KPU Kepulauan Riau?
Bagaimana informasi dari website KPU Kepulauan Riau?
You must select at least one item to vote!